Tifatul Sembiring: Reshuffle Kok Takut?

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring tidak gentar atas pernyataan salah satu petinggi Partai Demokrat (PD) yang mengusulkan agar dia direshuffle. Tifatul menyatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden SBY.

"Ya silakan saja. Reshuffle kok takut. Kalau itu kan hak preoragatif Presiden. Umur kita saja belum tentu tahu," ujar Tifatul.

Tifatul mengatakan itu di sela-sela Rakornas Kemenkominfo di Gedung Birawa, Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/10/10).

Menurut Tifatul, pihaknya sudah menyerahkan hasil evaluasi di Kemenkominfo pada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 menyerahkan hasil ke Presiden.

Namun, lanjut Tifatul, hasil evaluasi kinerjanya bukan untuk publik. Presiden SBY juga belum memberikan penilaian.

"Bukan untuk publik. Presiden yang menilai," imbuh mantan Presiden PKS ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PD Achsanul Qosasi menyatakan ada lima menteri terancam evaluasi total hingga rershuffle. Mereka adalah Menkum HAM Patrialis Akbar (PAN), Menkominfo Tifatul Sembiring (PKS), dan Menteri PU Joko Kirmanto (profesional). Sedang dua lainnya berasal dari PD yakni Menteri ESDM Darwin Saleh dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Isu disambut protes Golkar. Ketua DPP Golkar Ade Komarudin menyatakan bahwa usulan tersebut sengaja dihembuskan karena ada masalah di internal PD karena hasrat menjadi menteri, menjelang evaluasi setahun Pemerintahan SBY.

Dalam sidang paripurna kabinet di Istana Bogor, Kamis (21/10) lalu juga disebut-sebut membahas evaluasi dan perombakan kabinet. Namun Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa, rapat tidak membahas itu. Hal senada juga disampaikan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

Namun sehari setelah sidang paripurna itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, perlu dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang nilainya buruk.

"Kalau dari evaluasi presiden, ada yang rapornya tidak bagus dan tidak mungkin didongkrak kan sebaiknya tidak perlu naik kelas, itu namanya asas prestasi," ujar Anas kepada wartawan, Jumat (21/10) lalu.

( nwk / fw )