Aksi di Telkom Gambir (rou/inet)
Jakarta - Serikat Karyawan (Sekar) Telkom melakukan orasi di Gedung Telkom, Gambir, Jakarta, untuk menolak rencana merger Flexi dan Esia (Bakrie Telecom). Jika rencana itu berlanjut, Sekar Telkom mengancam akan turunkan 22 ribu anggotanya.
Demikian disampaikan secara lantang oleh Wisnu Adhi Wuryanto, Ketua Umum DPP Sekar Telkom dalam pernyataannya di Gedung Telkom Gambir, Jakarta, Selasa (19/10/2010). Aksi di Gambir itu hanya dihadiri sekitar 25 orang anggota Sekar Telkom.
Meski aksi hari ini hanya dihadiri sedikit orang, Wisnu mengatakan Sekar Telkom siap mengerahkan massa penuh 22 ribu anggotanya jika merger jadi dilaksanakan. "Jika merger atau akusisi Flexi terus dipaksakan tanpa mengindahkan kaidah hukum dan perundangan yang ada, kami akan mengerahkan 22 ribu orang anggota kami untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran," ancamnya.
Alasan penolakan atas wacana merger atau akuisisi tersebut, seperti dikemukakan karyawan Telkom, karena dinilai akan terjadi pengalihan aset negara.
"Kami akan menolak segala upaya aksi korporasi berupa merger atau akuisisi terhadap Flexi karena rencana ini terkesan buru-buru, kurang komprehensif dan berpotensi cacat hukum," tegas Wisnu lebih lanjut.
Ia mengingatkan, jangan sampai kejadian privatisasi yang pernah terjadi di masa lalu berujung pada penjualan saham BUMN potensial, semisal Indosat, yang merugikan negara kembali terulang.
Upaya merger atau akusisi ini juga dinilai terburu-buru karena Dewan Direksi Telkom yang saat ini menjabat merupakan dewan transisi sesuai RUPSLB 11 Juni 2010 di mana masa kerjanya adalah 35 hari sampai satu tahun.
"Direksi Telkom dapat sewaktu-waktu diganti pemegang saham mayoritas. Karena itu tidak etis melakukan kebijakan aksi korporasi yang sangat strategis karena rawan intervensi politis," tegas Wisnu.
Wacana konsolidasi Flexi-Esia sudah mengemuka sejak pertengahan tahun 2010. Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Telkom, mengisyaratkan mendukung rencana tersebut.
Sekjen DPP Sekar Telkom, Asep Mulyana mengatakan, pihaknya akan terus menggalang kekuatan internal karyawan Telkom untuk melakukan penolakan. Menurutnya, pengalihan status dari karyawan BUMN menjadi swasta harus melalui proses-proses yang dirundingkan dengan karyawan.
"Konsolidasi akan sangat mencederai dan menyinggung karyawan, tidak ada jaminan kesejahteraan apakah akan lebih baik atau bahkan lebih buruk," tandas Asep.
( wsh / wsh )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar