KursusHP ServisHP Servis EMMC Ganti EMMC kursus teknisi handphone kursus reparasi handphone kursus servis handphone kursus bongkar pasang handphone kursus ganti LCD handphone kursus ganti baterai handphone kursus ganti kamera handphone kursus ganti flash handphone kursus ganti speaker handphone kursus ganti port charger handphone kursus ganti komponen handphone lainnya kursus teknisi handphone murah kursus teknisi handphone cepat kursus teknisi handphone bergaransi kursus teknisi hanpphone dekat

Sabtu, 26 November 2011

Vendor IT Enggan Bangun Data Center di Indonesia


Ilustrasi (ist)

Jakarta
- Beberapa perusahaan IT raksasa masih enggan membangun data center di Indonesia. Apa penyebabnya?

Ketimbang di Indonesia, perusahaan IT raksasa lebih memilih Singapura sebagai tempat untuk data centernya. Sebut saja Google, Yahoo, Microsoft dan yang ramai dipergunjingkan beberapa waktu lalu, RIM juga memilih Negeri Singa.

Keengganan tersebut rupanya bukan hanya karena faktor infrastruktur semata. Karena infstruktur di Indonesia semakin lama makin baik. Faktor utama dinilai karena Indonesia belum memiliki perangkat hukum security law yang kuat.

"Bukan hanya kita. Yang lain juga menunggu itu (Security Law - red) di Indonesia kuat. Sekarang masih banyak security law yang belum bisa dicover di Indonesia," kata Risman Adnan, Director-Developer and Platform Group Microsoft Indonesia dalam kesempatan berbincang dengan detikINET.

Risman menilai, secara policy level sudah tinggi namun implementasi di security law di Indonesia masih sangat lemah. Padahal security law menjadi jaminan sebuah negara terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menginvestasikan data center di Indonesia.

"Lemah sekali. Ada banyak security law yang tidak dicover. Contohnya misal terjadi kasus cyberlaw yang melibatkan lintas negara, kita belum memiliki perangkat hukum yang kuat," terangnya.

Disinggung perlu berapa lama Indonesia untuk membangun security law yang kuat, Risman mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan dalam waktu cepat jika semua pihak yang terkait berkomitmen untuk itu.

"Bukan berarti kita tidak memiliki ahli hukum atau cyberlaw yang hebat. Kita punya kok. Cuma kultur di kita yang susah untuk mengakomodir semua kepentingan. Seringkali yang terjadi adalah hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu saja. Kalau ini bisa diatasi, maka bisa dalam waktu cepat kita punya security law yang kuat. Tapi jika tidak mungkin selamanya kita tidak akan memilikinya," tuturnya.

Pun demikian, Risman optimis pemerintah akan memperhatika permasalahan tersebut.

( afz / fyk )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages